Dwiyuni's Blog

Mencari Jati Diri Yang Abadi

Menata Siklus Manajemen Penanganan Bencana

Menata Siklus Manajemen Penanganan Bencana
Oleh : Bhakti Dharma MT

Buruknya dampak yang ditimbulkan dari sebuah bencana khususnya bencana alam tentu memaksa manusia untuk selalu berusaha menghindari kedatangan bencana.

Namun karena kedatangannya yang sulit diprediksi, maka tidak jarang korban jiwa menjadi tidak terhindarkan. Bencana, khususnya bencana alam, merupakan malapetaka yang seakan-akan datang tiba-tiba, dan acapkali tidak dapat diperkirakan secara akurat. Gempa bumi, air bah, angin puting beliung, menerjang secepat kilat; menghantam dan meluluh-lantakkan segala sesuatu yang menghadang, dan kemudian secepat itu pula pergi meninggalkan jejak berupa kerusakan alam dan kehidupan umat manusia.

Segala kemudahan hidup yang telah dibangun dan dipelihara manusia selama berpuluh hingga ratusan tahun, segala jerih payah yang telah diberikan para leluhur dan yang dihidupkan serta dihidupi anak-keturunannya seakan-akan tidak berdaya, masyarakat yang tertimpa bencana jadi lumpuh total. Bencana merontokkan topeng keangkuhan manusia, sehingga terkuak wajah asli manusia sebagai mahluk yang sangat rapuh di hadapan dahsyatnya kekuatan alam.

Namun kita tidak boleh berlama-lama dalam keadaan pingsan atau bahkan mati-suri akibat bencana alam. Berbagai upaya untuk membangunkan kembali masyarakat korban bencana dari kelumpuhan telah dilakukan. Di sana-sini muncul apresiasi positif terhadap upaya recovery yang telah dan sedang dilakukan, namun tak kurang pula komentar negative terhadap upaya-upaya tersebut. Kini saatnya bagi kita untuk merefleksi secara kritis hal-hal yang sudah dan sedang dilakukan, untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Tentunya kita pasti merasa miris melihat kondisi terkini terkait fakta multibencana yang melanda setiap jengkal tanah di negeri berpenghuni 230 juta jiwa ini. Khususnya jika dikaitkan dengan peringatan Hari Penanganan Bencana Internasional yang jatuh pada 13 Oktober 2010 ini. Betapa tidak. Belakangan ini, parade multibencana alam yang seakan memang telah menjadi “siklus” bencana tahunan di tanah air, mulai dari cuaca buruk, angin puting beliung, banjir bandang, tanah longsor, rob, luapan sungai, bangunan ambruk, gempa bumi, hingga amukan ombak dan badai senyatanya tak kunjung henti melanda hampir seluruh jengkal tanah di seluruh pelosok tanah air.

Peristiwa terbaru adalah bencana banjir bandang yang menimpa daerah Papua dan telah menelan korban jiwa ratusan orang. Kita bisa menyaksikan betapa dahsyatnya akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam dan tidak jarang pula menghancurkan seluruh potensi suatu daerah, termasuk merenggut nyawa manusia. Tak dimungkiri, semua bencana itu bukan saja telah memorakporandakan fisik, moral, dan mental masyarakat, namun juga membuat birokrasi pemerintahan kian kelimpungan.

Menutup Mata

Dan, semua juga sudah paham, semua bencana itu lebih merupakan ekses dari pengabaian dan atau kurang ramahnya kita dalam mengakrabi lingkungan alam tempat kita bernaung. Ironisnya, terkait rentetan multibencana yang sebenarnya sudah cukup sering menghampiri ini, pemerintah dan masyarakat selalu saja terkesiap, tergagap, bingung mau berbuat apa. Kita selalu tanpa persiapan dalam menghadapi hal yang tak terduga ini.

Meski sudah paham kondisi daerah yang memang amat rentan dilanda berbagai bencana ini, pemerintah daerah dalam kapasitasnya sebagai pembuat keputusan, ternyata masih sering “menutup mata” terkait manajemen penanganan multibencana tersebut. Pun, kesadaran untuk lebih ramah pada lingkungan senyatanya selalu mandek sebatas imbauan dan atau tulisan dalam peraturan macan ompong.

Betapa tidak, pemerintah terlalu sering mengambinghitamkan objek tertentu ketika terjadi satu atau lebih bencana. Budaya penyangkalan (denial culture) selalu dikedepankan. Pun, fakta kelit kelindan, saling tuding, dan saling menyalahkan antar departemen/divisi yang sejatinya berkompeten dalam menangani bencana tersebut. Belum lagi, setiap kali terjadi bencana, pemerintah selalu saja menerapkan kebijakan penanganan bencana yang notabene hampir sama dengan kebijakan yang pernah diterapkan sebelumnya.

Jika dikatakan ada inovasi, pasti hanya sebatas tambal sulam saja. Ini tentu sangat ironis, mengingat Pemerintah sebenarnya sudah tahu betul bahwa berbagai ornamen kebijakan yang selama ini diterapkan dalam menangani bencana lebih banyak gagalnya. Ujung-ujungnya, rakyat bukan saja kian menderita, korban pun kian banyak berjatuhan. Terlebih ketika belakangan ini para elite politisi, pejabat-birokrat, dan pemimpin-penguasa di sebagian besar wilayah tanah air sedang disibukkan dengan berbagai persiapan kontes rebutan kue kekuasaan via pesta demokrasi daerah Pilkada 2010.

Mana sempat mereka memikirkan nasib rakyat korban bencana yang saat ini masih keleleran di tepi-tepi jalan dan di bawah tenda-tenda darurat setelah rumah tempat tinggal mereka terendam air bah. Atau bahkan hilang tersapu hempasan angin puting beliung atau tertimbun longsoran tanah? Inilah beberapa kelemahan pola dan manajemen penanganan bencana yang selama ini diterapkan Pemerintah. Dalam konteks multibencana yang saat ini masih sering melanda wilayah negeri ini, pertanyaannya kini; apa yang bisa dan atau yang harus kita lakukan?

Dalam buku Disaster Management: A Disaster Manager’s Handbook (Asian Development Bank, 1991), W Nick Carter memaparkan, bahwa tiap-tiap negara membutuhkan siklus manajemen dalam menghadapi bencana. Hal itu meliputi; prevention atau pencegahan dengan mengukur dan berusaha memperkirakan bencana apa saja yang akan terjadi); mitigation (mitigasi bencana) dengan memperkecil efek bencana, dalam bentuk program yang spesifik).

Lalu preparedness (kesiap-siagaan), dengan penetapan dan penyosialisasian standar tanggap bencana sehingga publik selalu siap siaga; response (respons atau reaksi cepat) yang dilakukan sesegera mungkin pada saat maupun setelah bencana menghantam; recovery (perbaikan) diutamakan pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan dilanjutkan perbaikan infrastruktur pendukung di daerah bencana; serta development atau pengembangan dan moderninsasi pola penanganan bencana yang harus selalu dilakukan untuk mengantisipasi bencana lanjutan yang tidak bisa ditebak wujudnya.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa selain menerapkan siklus manajemen bencana yang terkoordinasi dengan baik, sudah saatnya bagi pemerintah untuk segera membentuk sebuah lembaga khusus yang secara totalitas bertugas mempersiapkan dan mematangkan pola siklus manajemen bencana di tanah air. Pembentukan divisi bencana ini tak lain adalah agar respons pemerintah (baik Pemprov maupun Pemda) dalam menghadapi ancaman bencana di masa-masa mendatang menjadi lebih baik. Sehingga dengan demikian, maka ketika terjadi bencana, pemerintah tidak kelimpungan dalam memberikan pertolongan dan bantuan secepat dini. Semoga melalui peringatan Hari Penanganan Bencana tahun ini, kesigapan pemerintah kita semakin matang dalam menuntaskan setiap musibah yang ada. ***

Penulis pernah aktif dalam penanganan Bencana di NAD, aktif di KomPedan Medan.

http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72178:menata-siklus-manajemen-penanganan-bencana&catid=78:umum&Itemid=139

25 Oktober 2010 - Posted by | Bencana Alam

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: